Home / Pemerintah / Empat Lawang

Selasa, 25 Februari 2025 - 23:44 WIB

Pemkab Empat Lawang Tegaskan Defisit Anggaran 2023 Bukan Karena Kesalahan Pemerintah, Ini Penjelasannya

Empat Lawang | Sumsel, aph88.com – Belakangan ini, banyak kabar yang beredar di masyarakat soal keuangan daerah Kabupaten Empat Lawang yang disebut mengalami defisit. Ada juga yang menyebarkan isu seolah-olah pemerintah salah dalam mengelola uang rakyat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang perlu meluruskan informasi ini agar masyarakat tidak salah paham.

APBD Empat Lawang 2023 Naik, Bukan Turun

Tahun 2023, APBD Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp1,3 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,1 triliun. Artinya, uang yang dikelola pemerintah daerah sebenarnya bertambah.

Namun, dibanding kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan, jumlah ini masih tergolong kecil. Empat Lawang berada di urutan ke-14 dari 17 daerah di Sumsel dalam hal jumlah APBD.

Kenapa Sampai Terjadi Defisit?

Defisit berarti ada kekurangan anggaran karena uang yang masuk tidak sebanyak yang sudah direncanakan. Defisit Rp227 miliar yang terjadi di Empat Lawang bukan karena uangnya hilang atau disalahgunakan, tapi karena beberapa alasan berikut:

1. Dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Tidak Sesuai Target

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sangat bergantung pada uang yang dikirim dari pemerintah pusat dan provinsi, yang disebut Dana Bagi Hasil (DBH). Tahun 2023, dana ini tidak dikirim sesuai harapan, sehingga uang daerah berkurang.

2. Bantuan Keuangan yang Tidak Terpenuhi

Selain DBH, Pemkab juga mengharapkan bantuan dari pusat dan provinsi, tetapi tidak semuanya cair.

3. Pemerintah Tetap Fokus Bangun Daerah dan Layani Masyarakat

Walaupun uang yang masuk kurang, pemerintah tetap mengutamakan pembangunan jalan, jembatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial untuk rakyat.

Pemkab Tidak Salah Kelola, Ini Buktinya!

Banyak yang bertanya, kalau memang tidak ada kesalahan, kenapa bisa defisit? Bukti bahwa Pemkab Empat Lawang tidak salah kelola adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini artinya, keuangan daerah dikelola dengan baik dan sesuai aturan.

Apa Langkah Pemerintah?

Agar keuangan daerah tetap stabil, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah berikut:

Meminta pemerintah pusat dan provinsi segera mencairkan dana yang belum dikirim.

Menyesuaikan anggaran, mendahulukan yang paling penting.

Menunda proyek atau program yang bisa dilakukan tahun berikutnya.

Jangan Mudah Percaya Kabar Bohong!

Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya isu-isu yang menyalahkan pemerintah tanpa bukti. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tetap bekerja untuk rakyat dan mencari solusi terbaik agar pembangunan terus berjalan.

“Kami harap masyarakat tidak terprovokasi dengan berita yang tidak benar. Pemerintah tetap berusaha mengelola keuangan daerah sebaik mungkin untuk kepentingan bersama,” ujar salah satu pejabat Pemkab.

Dengan kerja sama dan pemahaman masyarakat, Pemkab optimis bisa melewati tantangan ini dan tetap menjalankan pembangunan demi kesejahteraan warga Empat Lawang.

 

(@red)

Share :

Baca Juga

Entertainment

Selamat memperingati HUT Kabupaten Empat Lawang Ke 19 Tahun 2026

Umum

“Jaksa Masuk Sekolah” Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Tahun 2026 Di SMAN 1 Saling

Umum

Sebanyak 147 Siswa-Siswi SMP Negeri 5 Tebingtinggi Laksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Empat Lawang

Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS 2024-2025 di SDN 01 Talang Padang, Aktivis Minta Pihak Berwenang Turun Tangan

Umum

DUGAAN PENGANCAMAN SUAMI PENDAMPING PKH TERHADAP WARTAWAN TERKAIT PEMBERITAAN

Empat Lawang

BONGKAR! DUGAAN KEGIATAN & BELANJA FIKTIF, MARK UP ANGGARAN DI SMP NEGERI 1 LINTANG KANAN TAHUN 2025

Empat Lawang

Dugaan KKN di SD Negeri 6 Tebing Tinggi Di perkuat Oleh keterangan Oknum Orang Dalam

Empat Lawang

KADES MUARA SALING RANGKAP KEPALA SEKOLAH – BELUM BERI TANGGAPAN, CENCI MINTA AUDIT INSPEKTORAT!