Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak
\nasasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi
\nUniversal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan
\nbagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
\nMedia siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar
\npengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan
\nkewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik
\nJurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan
\nmasyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
\n1. Ruang Lingkup
\na. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan
\nmelaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang
\nPers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
\nb. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan
\natau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar,
\nkomentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media
\nsiber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
\n2. Verifikasi dan keberimbangan berita
\na. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
\nb. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang
\nsama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
\nc. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
\n1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
\n2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya,
\nkredibel dan kompeten;
\n3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau
\ntidak dapat diwawancarai;
\n4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih
\nmemerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.
\nPenjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung
\ndan menggunakan huruf miring.
\nd. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya
\nverifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada
\nberita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
\n3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
\na. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan
\nPengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999
\ntentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
\nb. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan
\ndan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua
\nbentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
\nc. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan
\ntertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
\n1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
\n2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan
\nsuku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan
\nkekerasan;
\n3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa,
\nserta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau
\ncacat jasmani.
\nd. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi
\nBuatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
\ne. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang
\ndinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di
\ntempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
\nf. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap
\nIsi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera
\nmungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan
\nditerima.
\ng. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak
\ndibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang
\nmelanggar ketentuan pada butir (c).
\nh. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila
\ntidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada
\nbutir (f).
\n4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
\na. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik
\nJurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
\nb. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat,
\ndikoreksi atau yang diberi hak jawab.
\nc. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan
\nralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
\nd. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
\n1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang
\ndipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah
\notoritas teknisnya;
\n2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan
\noleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
\n3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak
\nmelakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik
\ndan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat
\nhukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
\ne. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab
\ndapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima
\nratus juta rupiah).
\n5. Pencabutan Berita
\na. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran
\ndari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan
\nanak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain
\nyang ditetapkan Dewan Pers.
\nb. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang
\ntelah dicabut.
\nc. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada
\npublik.
\n6. Iklan
\na. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
\nb. Setiap berita\/artikel\/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib
\nmencantumkan keterangan \u201dadvertorial\u201d, \u201diklan\u201d, \u201dads\u201d, \u201dsponsored\u201d, atau kata lain
\nyang menjelaskan bahwa berita\/artikel\/isi tersebut adalah iklan.
\n7. Hak Cipta
\nMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan
\nperundang-undangan yang berlaku.
\n8. Pencantuman Pedoman
\nMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya
\nsecara terang dan jelas.
\n9. Sengketa
\nPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media
\nSiber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
\nJakarta, 3 Februari 2012
\nDisepakati oleh:
\nORGANISASI WARTAWAN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERS
\n1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
\n2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
\n3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
\n4. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
\n5. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
\n6. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
\n7. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)<\/p>\n
Mengetahui,<\/p>\n
Bagir Manan
\nKetua Dewan Pers<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-107","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aph88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aph88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/aph88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aph88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aph88.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=107"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/aph88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/107\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":108,"href":"https:\/\/aph88.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/107\/revisions\/108"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aph88.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}